Soal Kebocoran Data, GMPN Tuntut Pecat Dirut Telkomsel

Soal Kebocoran Data, GMPN Tuntut Pecat Dirut Telkomsel

Jakarta, publikfigure.online - Gerakan Masyarakat Peduli Nusantara (GMPN) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Telkom, senin (27/07).

Aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar pimpinan Telkom mencopot direktur utama Telkomsel terkait adanya data pelanggang yang bocor.

Dalam pernyataannya, Lendi yang merupakan Ketua GMPN mengatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Hal ini tertuang di dalam pasal 1 angka 22 UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 
Selain daripada itu lanjut Lendi, Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat Secara konstitusional di lindungi oleh dimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

"Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Secara khusus ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujarnya.

Lendi juga mengungkapkan bahwa dalam UU ini menjelaskan bahwa Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). hak pribadi mengandung pengertian bahwa Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

"Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai," tegasnya.

Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dari semua dasar hukum di atas kai menilai bahwa PT. Telkomsel yang merupakan anak Perusahaan dari Telkom sudah sangat memahami dengan benar akan hal tersebut, namun terkait degan kebocoran data pribadi pengguna telkomsel kami menduga memang sengaja di bocorkan oleh PT telkomsel itu sendiri.

PT. Telkomsel bukan saja baru sekali melakukan pembocoran data Pribari pengguna namun sudah beberapa kali hal ini terjadi, sehingga kami masyarakat indonesia menilai sudah tidak layak lagi PT. Telkomsel di gunakan dan berada di bumi indonesia.

Dia pun berharap Pimpinan tertinggi Telkom secepatnya mengevaluasi Kinerja PT. Telkomsel atas bocornya data Pribadi, karena kami menduga ada keterlibatan Dirut PT. Telkomsel sehingga yang bertanggung jawab adalah dirut itu sendiri.

"Kami sangat berharap kepada pimpinan tertinggi secepatnya mengambil langkah yabg tegas untuk menyelesaikan permaslahan yang dimaksud," desaknya.

Lendi juga meminta dengan tegas kepada pemerintah agar secepatnya memberikan sanksi kepada PT. Telkomsel yaitu membubarkan karena telah melakukan kesalahan yang fatal dan melanggar Peraturan Perundang-undangan.