POLDA NTB MENCORENG NILAI TRIBRATA DAN CATUR PRASETYA

POLDA NTB MENCORENG NILAI TRIBRATA DAN CATUR PRASETYA

Jakarta, publikfigure.online - Di dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di jelaskan bahwa  Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Di dalam peraturan tersebut juga di jelaskan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Pengurus Badko HMI Jabodetabeka - Banten, Rajib Ridwan mengecam tindakan Kepolisian Daerah NTB dianggap melanggar kode etik Polri karena telah menyebarkan informasi Hoax tentang seorang mahasiswa yang diminta oknum kepolisian NTB.

"Apa yang dilakukan kepolisian daerah NTB jelas melanggar Kode Etik Profesi Polri yang dimana telah membuat dan menyebarkan video kebohongan terkait pengakuan seorang mahasiswa Mataram yang melalui humas polda NTB mengaku sebagai mahasiswa Papua dan berselang 3 hari melakukan klarifikasi bahwasanya dirinya bukanlah mahasiswa papua melainkan putra asli mataram. Dan dalam hal ini Irjen Pol Muhammad Iqbal selaku Kapolda NTB harus bertanggung jawab penuh atas kenakalan oknum polda NTB tersebut," ujarnya.

"Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia," lanjut Rajib.

Menurut Rajib tindakan yang dilakukan Polda NTB sudah sangat jelas tidak mencerminkan nilai - nilai Tribrata dan Catur Prasetya, dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) harus segera menggelar Sidang Kode Etik terhadap oknum-oknum kepolosian daerah NTB.

"Kita sebagai institusi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabeka - Banten sudah mengirimkan laporan kepada pihak Propam Polri untuk segera di tindaklanjuti. Jangan sampai oknum-oknum kepolisian daerah NTB yang menyebarkan video HOAX mencoreng Institusi Polri dan tidak mengindahkan Jargon Polri yaitu PROMOTER. Jika memang laporan Kami tidak diindahkan kami akan tetap menyuarakan untuk mengedukasi ke masyarakat," tutup rajib.