Kasus Djoko Tjandra, Badko HMI Jabodetabeka-Banten: Copot Kabareskrim Polri

Kasus Djoko Tjandra, Badko HMI Jabodetabeka-Banten: Copot Kabareskrim Polri

Jakarata, publikfigure.online,- Mabes Polri telah mengakui bahwa surat sakti buronan Djoko Tjandra itu diterbitkan oleh salah satu pejabatnya dan berujung pada pencopotan Prasetijo dari jabatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Prasetijo disebutkan menerbitkan surat jalan tersebut atas inisiatif sendiri dan telah melampaui kewenangannya. 

Kasus Brigjen Prasetijo ini pun jadi sorotan luas. Berbagai pihak mengecam tindakan jenderal polisi tersebut karena dianggap melindungi Djoko Tjandra. Kecaman kasus skandal Surat Sakti datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten Rahman Bagariang.

“Tindakan yang dilalukan oleh Brigjend Prasetijo melahirkan kosekuensi ketidakpercayaan publik Kepada Bareskrim Polri, bagaimana mungkin sang buronan dilindungi dan dikawal atas surat jalan yang dikeluarkan oleh bareskrim? dalam aturan,norma hukum yang mengatur tidak dibenarkan melalukan tindakan melindungi pelaku kejahatan," ungkapnya, selasa (21/07).

Menurut Rahman Bagariang, Langkah yang diambil oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah tindakan yang normatif dalam pengusutan skandal surat sakti Djoko Tjandra. Pasalnya ketika kasus ini telah muncul kepermukaan baru ada ketegesan dari Kabareskrim, semestinya Komjen Listyo  Sigit Prabowo jauh sebelumnya telah mengetahui skandal tersebut.

“Pengusutan para jenderal yang terlibat telah berjalan dan ditangani oleh mabes polri. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan dalam kasus skandal surat sakti, agar Presiden Jokowi pun dapat mencopot Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo karena dianggap telah gagal menjadi ujung tombak penegekan hukum dan meminta kepada Kapolri merotasi Kabareskrim baru," katanya.

Dia melanjutkan bahwa “Nantinya kita akan melalukan konsolidasi kepada teman-teman OKP se-DKI untuk melalukan panggung orasi “Mosi Tidak Percaya kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo” sebagai bentuk kegagalan Kabareskrim Polri sebagai ujung tombak penegekan hukum serta gagalnya reformasi polri," tutup Rahman Bagariang Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten.