Hukum Darurat Sipil Di Indonesia

Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan bahayanya yang demikian itu, tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer. Sekiranya-pun anggota tentara atau pasukan militer diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat pembantu. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil. Di Indonesia kemungkinan penetapan suatu daerah dalam status keadaan bahaya telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 12 dan pasal 22 Beberapa hak Penguasa Darurat Sipil diatur dalam UU Keadaan Bahaya diantaranya Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19